welcome to my world :

28. Jul, 2016

Resmi, Redmi Pro Berkamera Ganda dan Prosesor "10 Core"

KOMPAS.com - Xiaomi resmi meluncurkan flagship teranyar bertajuk "Redmi Pro" dalam sebuah acara di China, Rabu (27/7/2016). Redmi Pro sendiri sebelumnya digadang-gadang bernama Redmi Note 4.

Berbeda dari citra Redmi sebelumnya yang seakan mewakili seri smartphone kelas dua Xiaomi, Redmi Pro tampak premium dengan tubuh berbalut metal. Desainnya tipis dengan sisian melengkung 2,5 D yang terkesan sederhana dan elegan layaknya tren flagship masa kini.

Seperti yang dikicaukan CEO Xiaomi Lei Jun beberapa saat lalu di Weibo, Redmi Pro diotaki prosesor 10 inti (hexa core) dari Helio X25. Grafisnya didukung Mali-T88.

"Ini adalah Redmi kami yang paling kuat," begitu kicauan akun Twitter resmi @Xiaomi, sebagaimana dipantau KompasTekno.

Mengikuti standar perangkat flagship, Redmi Pro menyematkan sensor pemindai sidik jari alias fingerprint sensor yang menyatu dengan tombol home di sisi bawah layar. Port USB-nya pun sudah mengadaptasi Type-C.

Kamera ganda

Keunggulan lain dari Redmi Pro terlihat dari sisi kameranya. Ponsel ini mengusung kamera ganda, masing-masing 13 megapiksel dari Sony dan 5 megapiksel dari Samsung.

Sensor dengan kualitas megapiksel yang lebih besar digunakan untuk membidik gambar secara keseluruhan. Sementara itu, megapiksel yang lebih kecil diandalkan bagi pembidikan mendetil.

Penggabungan keduanya diklaim mampu menghasilkan foto serupa nyata dengan warna-warna yang lebih kaya.

Spesifikasi lain ponsel 5,5 inci ini meliputi tampilan OLED, kamera depan wide-angle 5 megapiksel, RAM 4GB, memori internal 128 GB, dan dukungan panggilan VoLTE. Ponsel ini hadir dalam tiga warna, yakni putih, abu-abu, dan kuning keemasan.

23. Jun, 2016

Apakah THR dan Kententuan dasar dari undang-undang

Pada dasarnya, pengaturan mengenai pekerja secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”). Namun, menjawab pertanyaan Anda, ketentuan mengenai Tunjangan Hari Raya Keagamaan (“THR”) tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan, melainkan secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (“Permenaker 6/2016”).



Tunjangan Hari Raya

Tunjangan Hari Raya Keagamaan (“THR”) adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.[1] THR ini wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.[2]



Karyawan yang Berhak Mendapatkan THR

Karyawan yang telah mempunyai masa kerja satu bulan, berdasarkan ketentuan Permenaker 6/2016, berhak mendapatkan THR dengan perhitungan proporsional.[3]



Cara menghitung besaran THR yaitu:[4]

a. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah;

b. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan:



masa kerja x 1 (satu) bulan upah

12



Ini artinya, Anda yang telah memiliki masa kerja selama 1,3 tahun berhak mendapat THR penuh sebesar satu bulan gaji.



Upah 1 (satu) bulan yang dimaksud itu terdiri atas komponen upah:[5]

a. upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages); atau

b. upah pokok termasuk tunjangan tetap.



Contoh Perhitungan THR

Sebagai contoh, gaji Anda per bulan adalah Rp. 5.000.000, maka besar THR yang Anda terima dengan masa kerja 1,3 tahun adalah sebesar satu bulan upah, yakni Rp. 5.000.000



Sementara, jika masa kerja Anda misalnya 5 bulan, maka perhitungan THR nya:

(5 x Rp.5.000.000) ÷ 12 = Rp. 2.083.333,333



Sanksi Bagi Pengusaha yang Terlambat atau Tidak Membayar THR

Pengusaha yang terlambat membayar THR kepada pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5% (lima persen) dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusaha untuk membayar (tujuh hari sebelum hari raya keagamaan). Pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerja/buruh.[6]



Pengusaha yang tidak membayar THR kepada Pekerja/Buruh juga dikenai sanksi administratif,[7] berupa:[8]

a. teguran tertulis;

b. pembatasan kegiatan usaha;

c. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan

d. pembekuan kegiatan usaha.



Langkah yang Dapat Dilakukan

Kami kurang memahami apa yang Anda maksud dengan THR yang didapat tidak sesuai dengan perhitungan Anda. Kami beranggapan bahwa hak Anda tidak terpenuhi karena adanya perbedaan penafsiran terkait perhitungan THR. Ini berarti telah terjadi perseliisihan hak antara Anda dengan pengusaha.



Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[9]



THR merupakan hak Anda sebagai pekerja. Jadi, apabila terjadi perselisihan mengenai hal ni dan penyelesaian secara kekeluargaan antara Anda dan pengusaha tidak berhasil dilakukan, cara yang dapat ditempuh adalah dengan melalui mediasi hubungan industrial, yaitu melalui musyawarah antara pekerja dan pengusaha yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.[10] Penjelasan lebih lanjut mengenai mediasi hubungan industrial dapat Anda simak dalam artikel Meniti Perdamaian di Jalur Hubungan Industrial (1). Jika mediasi masih gagal, Anda bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagaimana yang diatur dalam UU PPHI.[11]



Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.



Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.





[1] Pasal 1 angka 1 Permenaker 6/2016

[2] Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP Pengupahan”) dan Pasal 5 ayat (4) Permenaker 6/2016

[3] Pasal 2 ayat (1) Permenaker 6/2016

[4] Pasal 3 ayat (1) Permenaker 6/2016

[5] Pasal 3 ayat (2) Permenaker 6/2016

[6] Pasal 56 PP Pengupahan dan Pasal 10 Permenaker 6/2016

[7] Pasal 11 ayat (1) Permenaker 6/2016

[8] Pasal 59 ayat (2) jo. Pasal 59 ayat (1) huruf a PP Pengupahan

[9] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”)

[10] Pasal 1 angka 11 UU PPHI

[11] Pasal 5 UU PPHI